FPK Bali Bentuk Pengurus Baru 2026-2029, IKK Tegaskan Perkuat Pembauran Etnis, Agama dan Budaya
Newstvkaori.com | DENPASAR – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Bali resmi memiliki nahkoda baru. Secara aklamasi, A.A. Bagus Ngurah Agung terpilih sebagai Ketua Umum FPK Bali dan langsung memimpin proses penyusunan pengurus baru periode 2026-2029.
Dibawah kepemimpinan tersebut, FPK Bali membentuk struktur organisasi yang merepresentasikan keberagaman etnis, agama dan budaya.
Keberadaan forum ini diarahkan sebagai wadah pemersatu masyarakat guna menjaga keharmonisan sosial di Bali.
Pembentukan kepengurusan FPK Bali merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2010 tentang Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi Bali.
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa (Iwak Terbang) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, I Komang Kusumaedi (IKK) menegaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari peran negara dalam memfasilitasi pembauran kebangsaan.
“Hari ini terpilih Ketua Umum FPK Bali secara aklamasi dan juga beberapa formatur menyusun kepengurusan baru dari berbagai etnis dan suku,” kata IKK, saat diwawancarai awak media di Denpasar, Selasa, 20 Januari 2026.
IKK menjelaskan, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pembentukan dan kegiatan FPK, meskipun organisasi tersebut dibentuk oleh masyarakat. Fasilitasi yang dimaksud meliputi dukungan pertemuan serta pengarahannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Nanti juga ada Dewan Pembina dari unsur Pemerintah, yaitu Wakil Gubernur Bali sebagai Ketua, lalu Sekretaris dari Kesbangpol Bali dan OPD terkait sebagai anggota. Jadi, ada unsur pembentukan dari masyarakat difasilitasi oleh Pemerintah dan juga ada kewajiban Pemerintah untuk membina seluruh organisasi, termasuk FPK Bali,” urainya.
Lebih lanjut, IKK juga menyebutkan bahwa dinamika diskusi dalam forum akan berkembang seiring aspirasi yang disampaikan berbagai etnis. Hal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan arah kerja FPK Bali ke depan. “Itu menyesuaikan struktur kepengurusan dengan kebutuhan dan juga arah kerja FPK yang disusun,” ujarnya.
Kedepan, FPK Bali diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat serta memberikan pertimbangan strategis kepada Gubernur Bali Wayan Koster, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di Pulau Dewata. “Sehingga di Bali hidup rukun dan guyub serta harmoni setelah terbentuk,” tutupnya. (red).
