Newtvkaori.com-DENPASAR | Program jangka pendek Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Provinsi Bali berupaya membangun minset dan pemahaman dalam mengelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) secara bersama-sama.
Terlebih lagi, 311 LPK di Bali lulusannya dicetak siap bekerja sesuai kompetensi, yang tidak hanya terserap ke pasar domestik, tapi juga tersalurkan keluar negeri, baik hotel maupun kapal pesiar.
Menariknya, HILLSI Bali menjalin kerjasama dengan sejumlah dunia industri sesuai kebutuhan industri, agar lulusannya juga sesuai harapan dunia industri.
Untuk itu, perlu dibenahi kemampuan menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris sebagai dasar (basic) untuk terjun di dunia pariwisata, apalagi nantinya bekerja keluar negeri.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Provinsi Bali Anak Agung Gede Widnyana, S.S.,M.M., saat Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) serta Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Provinsi Bali masa bakti 2023-2028 di Aston Denpasar Hotel & Convention Center, Denpasar, Bali, Sabtu, 15 Maret 2025.
Selain itu, Gede Widnyana juga mendorong LPK-LPK yang ada di Bali untuk legalisasi dan modifikasi proses akademik, termasuk proses keuangan secara menyeluruh.
“Kalau bisa juga meningkat proses delivery pembelajaran dengan menggunakan LMS termasuk konten belajar atas kompetensi sesuai pengetahuan, skill dan attitude, agar mampu bersaing di dunia industri,” kata Gede Widnyana.
Untuk itu, Gede Widnyana berharap HILLSI Bali terus bekerjasama dengan dunia industri, yang kemudian kurikulum dimodifikasi sesuai kebutuhan industri.
“Perkembangan dunia industri cukup dinamis, sehingga kami perlu adopsi situasi industri dengan mencetak SDM berkualitas sesuai kebutuhan industri,” terangnya.
Istimewanya, Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus HILLSI Bali disebut sangat berbeda, karena selain DPD HILLSI Bali, juga dilantik pengurus DPC Kabupaten/ Kota se-Bali secara serentak.
Tak hanya acara pelantikan, tapi juga dilakukan penandatanganan kontrak semua stakeholder yang sangat dibutuhkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), khususnya di Provinsi Bali.
Selain itu, HILLSI berupaya bukan hanya sekedar menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan kompetensi, tapi memikirkan output.
“Hasil dari pelatihan ini mau dikemanakan, jelas dengan kerjasama berbagai macam stakeholder adalah mengimbangi antara input dan output,” kata Hari Rahmat Mulyadin, S.H., M.H., selaku Ketua I DPP HILLSI, usai acara Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPD dan DPC Kabupaten/Kota se-Bali.
Sebagai perwakilan DPP HILLSI Pusat, Rahmat Mulyadin merasa sangat bangga dan senang, lantaran DPD HILLSI Bali selalu aktif berkontribusi dan berkoordinasi dengan Pusat hingga saat ini.
Khusus bagi Pemerintah berkaitan dengan Advokasi, Rahmat Mulyadin menyatakan HILLSI sangat berkontribusi bagi Pemerintah, bukan hanya sekedar melakukan pelatihan-pelatihan, tapi bersumbangsih besar, saat bekerjasama dengan semua stakeholder hasil lulusan LPK, sekaligus jembatan untuk program khusus peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari setiap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
“HILLSI juga sebagai penyambung untuk menemukan antara stakeholder, baik Pusat maupun Daerah masing-masing. Jadi, itu peran pemerintah, selain juga melakukan Bimtek setiap daerahnya masing-masing,” paparnya.
Oleh karena itu, lanjutnya HILLSI harus berupaya menciptakan satu visi dan misi semua Pengurus DPD HILLSI se-Indonesia, khususnya di Bali.
Hal tersebut, lanjutnya harus selaras satu visi misi HILLSI Pusat dengan HILLSI Bali yang satu tujuan, terutama menciptakan SDM kompeten, salah satunya mengikuti program-program Pemerintah yang telah ditentukan.
“Contohnya dilakukan Bimtek Pelatihan sesuai dengan fungsi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) masing-masing,” tambahnya.
Selain itu, HILLSI juga memberikan fasilitas terkait sertifikasi kompetensi, sehingga semua lulusannya harus punya sertifikasi kompetensi dibawah naungan Pemerintah, salah satunya BNSP.
“Tentunya semua LPK, baik pemiliknya dan stakeholder sudah memahami, karena tidak akan menerima hasil lulusannya, kalau tidak ikuti sertifikasi kompetensi, makanya Pemerintah bekerjasama dengan memberikan fasilitas itu kepada semua LPK-LPK yang ada di Indonesia, khususnya di Bali,” ungkapnya.
Sebagai Perwakilan DPP HILLSI, Rahmat Mulyadin berharap HILLSI terus berkontribusi menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang berkompetensi dan amanah serta transparansi dalam hal lulusan.
“Itu harus memberikan contoh terbaik bagi seluruh DPD HILLSI yang ada di Indonesia, karena Bali ini adalah unik dan menarik serta selalu memberikan inovasi terbaik, untuk semua DPD HILLSI seluruh Indonesia,” tandasnya.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ir. Ida Bagus Setiawan, S.T., M.Si., sangat mengapresiasi kegiatan HILLSI Bali sebagai asosiasi yang mewadahi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Bali dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan di Bali.
Diharapkan, terjalin sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali maupun sembilan (9) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dengan HILLSI Bali dan dunia industri, agar tercipta link & match terkait standarisasi pelatihan kerja.
“Tentunya di hilir bisa mendapatkan peluang kerja yang sesuai, yang nantinya mengarah ke taraf hidup dengan kompetensi yang tepat. Itu tidak hanya sektor tourism dan hospitality, tetapi nanti juga mengarah ke berbagai sektor,” pungkasnya.
Selain Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus HILLSI Bali, juga dilakukan Bali Vacational Covergence Summit 2025 dengan mengambil tema “Bersama HILLSI Bali Membangun Generasi Emas yang Kompeten dan Berdaya Saing Global melalui Pelatihan Berkualitas”. (ace).
