Newtvkaori.com | DENPASAR – Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih Jhon Ketut Purna menilai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Bali yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat sebagai momentum strategis untuk menentukan masa depan kawasan warisan dunia tersebut.
RDP dinilai penting dalam merumuskan kebijakan penataan kawasan, termasuk dorongan penerapan moratorium pembangunan demi menjaga kelestarian lingkungan dan budaya Jatiluwih.
Pengelola DTW Jatiluwih, Jhon Ketut Purna mengatakan bahwa tanpa regulasi yang tegas dan menyeluruh, Jatiluwih berpotensi mengalami penurunan kualitas secara bertahap.
Hal tersebut disampaikan saat ditemui disela-sela peringatan Hari Ulang Tahun ASITA Bali, Rabu, 7 Januari 2026.
Menurutnya, perkembangan Jatiluwih yang kian pesat membawa tantangan tersendiri. Popularitas global disatu sisi memberikan dampak ekonomi, namun disisi lain berisiko menekan nilai budaya, lingkungan serta sistem pertanian subak yang menjadi identitas utama kawasan tersebut.
“Kalau dibiarkan tanpa aturan yang jelas itu keliru. Tetapi jika dihentikan tanpa kepastian kebijakan juga menimbulkan persoalan. Karena itu, Jatiluwih sekarang berada di posisi serba salah,” ujarnya.
Ia menilai moratorium pembangunan dapat menjadi langkah strategis untuk memberi ruang bagi pemerintah dalam menata ulang tata ruang dan zonasi kawasan secara berkeadilan. Penegakan aturan dianggap mendesak, menyusul munculnya bangunan baru yang mulai masuk ke area persawahan produktif.
Jhon Ketut Purna berharap RDP bersama DPRD Bali, khususnya dengan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (Pansus TRAP) mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan kawasan warisan dunia.
Disisi lain, Jhon Ketut Purna memastikan kondisi DTW Jatiluwih saat ini telah sepenuhnya kondusif. Tidak ada lagi gejolak di lapangan, termasuk pemasangan seng atau pembatasan akses di kawasan persawahan. Aktivitas pariwisata pun kembali berjalan normal.
“Kondisi Jatiluwih sudah kondusif. Tidak ada lagi gejolak, tidak ada pemasangan seng, dan aktivitas pariwisata berjalan normal. Wisatawan kami pastikan aman dan nyaman saat berkunjung,” tegasnya.
Ia mengakui, dinamika penataan kawasan sebelumnya sempat berdampak pada kepercayaan pasar internasional. Beberapa wholesaler dari Jerman menghentikan penjualan paket wisata ke Jatiluwih, disusul pembatasan dari sebagian pasar Prancis akibat kekhawatiran terhadap keselamatan dan kenyamanan wisatawan.
“Kami tidak nyaman menjual Jatiluwih ke pasar internasional dalam kondisi seperti kemarin. Faktor keselamatan dan kenyamanan wisatawan menjadi perhatian utama,” paparnya.
Hingga saat ini, pihak pengelola terus melakukan komunikasi intensif dengan mitra luar negeri untuk memulihkan kepercayaan, dengan menegaskan bahwa kondisi Jatiluwih telah aman, tertib dan siap dikunjungi wisatawan.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak membawa kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan petani. Menurutnya, keberlanjutan Jatiluwih hanya dapat dicapai jika semua elemen mengedepankan kepentingan bersama.
Sebagai upaya menjaga daya saing pariwisata, sejak April tahun lalu pengelola DTW Jatiluwih telah menerapkan berbagai insentif, di antaranya diskon tiket masuk hingga 10 persen serta program “15 pendamping gratis satu”, yang diklaim belum pernah diterapkan di destinasi wisata lain di Bali.
Melalui RDP tersebut, pengelola berharap lahir kebijakan yang menjadi solusi bersama bagi petani, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah, sekaligus memastikan Jatiluwih tetap lestari sebagai kawasan warisan dunia dan destinasi unggulan Bali. (red).
